TRANSPARASI PARTAI POLITIK DALAM REKRUITMEN POLITIK


Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi  bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara damai.[1]

Sigmun Neumann, menyatakan partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. Sedangkan Ramlan Surbakti (1992:116), mendefinisikan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapid an stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideology tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan umum yang mereka susun.[2]

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. [3] sedangkan, tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan simpati rakyat. Artinya, kekuasaan yang diperoleh partai politik karena adanya legitimasi rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Jadi, partai politik seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongannya.

Elit politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat, karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Menurut Fadillah Putra dalam bukunya “Partai politik dan Kebijakan publik” terdapat beberapa mekanisme rekrutmen politik antara lain.

  1. Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:
    1. Mekanismenya demokratis
    2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
    3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
    4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.
  2. Rekrutmen tertutup, berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

(Putra, 2003:209)

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

 

Partai Politik sebagai Sarana Rekruitmen Politik

Partai politik dituntut harus mampu melahirkan anggota-anggota legislatif  yang berkualitas dan mengerti akan segala aspirasi masyarakat. Untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. Rekruitmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam system politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.[4]

Fungsi rekruitmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya. Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal : menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kade-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Sukarna (1990: 34) mengatakan bahwa apabila pencalonan politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi kelanggengan partai politik.

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen politik. Jabatan-jabatan profesional di bidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (poticial appointment), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (political appointment). Untuk pengisian jabatan atau rekruitmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal ini lah, fungsi partai politik dalam rangka rekruitmen politik (political recruitment) dianggap penting.

Sebagai sarana rekruitmen politik parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegitan politik sebagai anggota partai. Apabila dicermati fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen politik, parpol saat ini belum  mampu mengemban aspirasi masyarakat dalam mengantarkan figur-figur pembangunan yang berintegritas sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya partai-parti demi kepentingan masyarakat, untuk menjembatani rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak.

Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan, yang nantinya akan diusung sebagai calon legislatif. Implementasi rekrutmen politik mencakup rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen anggota dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi partai kepada masyarakat untuk menampilkan eksistensi partai. Sedangkan, impementasi rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan melalui tahap penjaringan, tahap penyaringan, dan tahap penetapan

Transparasi dalam Rekrutmen Politik

Sebagai sarana rekruitmen politik masih banyak partai yang elitis dalam menyeleksi dan merekrut kader sehingga yang terjadi adalah stagnasi politik dan memperlambat regenerasi politik. Hal tersebut membuat panggung politik bangsa di isi oleh wajah-wajah lama, dengan pemikiran-pemikiran lama juga dengan pengalaman-pengalaman  yang sama (monoton).  Perpolitikan kita dalam hal rekruitmen politik saat ini cenderung merekrut orang-orang terkenal seperti selebritis. Agus Condro di gedung KAUJE mengungkapkan:[5]

Parpol saat ini sudah seperti perusahaan saja. Tidak lagi memperjuangkan ideologi, namun sekarang sudah mirip becak, ojek, dan taksi. Sebab jika ada kepala daerah yang mau maju lewat parpol maka harus ada syarat uang di depan dulu.”

Kalimat Agus Condro di atas juga menunjukkan bahwa rekruitmen politik yang dilakukan oleh parpol hanya berorientasikan untuk pendanaan parpol. Dalam realitanya, proses rekrutmen elite partai yang dilakukan pada umumnya menon­jolkan aspek nepotisme, klik dan transaksional. Partai politik yang ada tidak lagi memperhatikan kualitas calon legislatif, tetapi partai politik lebih memprioritaskan perolehan suara dalam pemilu. Seharusnya, partai politik harus mempromosikan kandidat yang berkualitas, yakni yang memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal) di mata masyarakat.

Rekrut­men yang dilakukan partai politik ini tidak lebih hanya sebagai ritual politik partai menjelang Pemilu dilaksanakan. Rekrutmen idealnya berfungsi sebagai proses seleksi terhadap individu yang berada di tingkat akar rumput yang memiliki keinginan, kemampuan dan integritas untuk menjadi anggota partai politik. Namun,  proses rekrutmen ini tidak berjalan sesuai dengan yang diha­rapkan sehingga hasilnya adalah kader partai politik yang tidak memiliki integritas dan visi kene­garaan dalam menyelesaikan masalah bangsa ini. Sehingga saat ini yang dapat disaksikan dalam perpolitikan Indonesia ialah kegiatan saling berdebat dan saling menjatuhkan yang kemudian berujung anarki. Sudah seharusnya saat ini parpol mulai melakukan perubahan. Partai politik sudah saatnya mengu­bah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elite politik yang berkualitas. Pengrekrutan itu pertama-pertama didasarkan atas factor kegunaan dan masuknya para calon kedalam birokrasi biasanya dicapai dengan beberapa bentuk ujian yang dibuat untuk menguji faktor tersebut. Tifatul[6] menyatakan bahwa Proses rekruitmen dari parpol harus betul-betul diperbaiki, caranya, seleksinya. Jangan sembarang orang saja yang direkrut. Orang-orang yang tidak memenuhi kriteria sebaiknya jangan dipilih oleh parpol.  Jangan seperti sopir angkot, naik di mana, turun di mana. Jadikan proses seleksi anggota parpol seperti bis sekolah. Jadi, jelas orangnya terdaftar, dididik. Jangan barang-barang rongsokan juga dimasukkan dalam rekrutmen anggota parpol dan rekrutmen anggota dewan. Hanya dipilih karena duitnya banyak dan berpengaruh, tanpa memperhatikan moralnya. Jika itu yang terjadi, maka akan terjadi lagi suatu lingkar dimana orang-orang yang tidak memenuhi kriteria itu juga akan ‘memainkan’ pemilihan anggota-anggota yudikatif. “Jangan ada deal-deal yang tidak benar. Harus tetap dengan prosedur-prosedur yang benar. Intinya, calon yang bersangkutan itu punya kejelasan visi, tahu apa tugas yang akan diembannya, dan bagaimana langkah-langkahnya. Selain itu, dia harus punya keahlian dan keberanian. Dia juga harus punya moral yang bagus dan mampu berkomunikasi.

Dalam melakukan penyeleksian calon legislatif, sebaiknya partai politik melakukannya secara terbuka, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif. Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada KPU, semestinya partai politik terlebih dahulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum.

Tak hanya itu partai politik juga wajib melakukan penilaian terhadap moralitas calon anggota legislatif misalnya ketaatan ibadah, kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa. Untuk mempermudah penyeleksian maka partai politik harus melibatkan para ahli yang mengerti tentang bidang-bidang yang dibutuhkan.

Kelemahan lain dari proses rekrutmen politik pada partai politik yaitu segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum. Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi anggota legislatif hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja sehingga masing-masing calon legislatif mayoritas dipegang oleh orang-orang yang memiliki jabatan di partai. Seharusnya persyaratan tersebut dapat disosialisasikan melalui bermacam cara, misalnya melalui pamflet, poster, atau melalui media massa, seperti halnya ketika perusahaan dalam mencari tenaga kerja. Jadi menurut penulis cara seperti ini akan lebih kompetitif dan demokratis. Karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas, bahwa pencalonan anggota legislatif pada partai politik tidak hanya diperuntukkan bagi pengurus partai saja tetapi masyarakat di luar partai juga mempunyai kesempatan untuk ikut berkompetisi dan memonitor dalam proses pencalonan legislatif.

Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat.

Apabila partai politik melakukan rekrutmen politik secara transparan maka tingkat kompetisi antar calon akan lebih terlihat agesif karena nantinya masyarakat akan mampu memilih seorang politisi yang betul-betul dikehendaki. Dengan demikian, bagi setiap calon legislatif yang terpilih akan merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemilihnya.

Kesimpulan

Rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi elit politik sangat lemah, salah satunya penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Partai politik sudah saatnya mengu­bah mekanisme rekrutmennya agar dapat menghasilkan elite politik yang berkualitas. cakap, kredibel, integritas, legitimasi dan mempunyai kapasitas yang memadai dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat. Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

 

Cholisin, dkk. 2007. Dasar –Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.

Rudy, T May. 2003.  Pengantar Ilmu Politik. Bandung: PT Rafika Aditama.

Disorientasi Partai Politik Dan Libido Kekuasaan diakses dari http://politik.kompasiana.com/2012/03/17/disorientasi-partai-politik-dan-libido-kekuasaan/ pada tanggal 29 Maret 2012.

Hendri Yusiman. 2008.  Rekrutmen Politik pada Partai Politik. diakses dari http://cetak.bangkapos.com/opini/read/270/Rekrutmen+Politik+pada+Partai+Politik.html tanggal 29 Maret 2012.

Wahyu Wening. Menkominfo: Rekrutmen Parpol Harus Diperbaiki. Diakses dari http://www.jurnas.com/news/35934/Menkominfo:_Rekrutmen_Parpol_Harus_Diperbaiki/1/Nasional tanggal 29 Maret 2012.


[1] T May.Rudy, 2003.  Pengantar Ilmu Politik. hal 87

[2] Cholisin, dkk. 2007. Dasar –Dasar Ilmu Politik. hal. 110-111.

[3] Cholisin, dkk.  hal. 112

[4] Cholisin, dkk.  Hal. 113

[5] Disorientasi Partai Politik Dan Libido Kekuasaan diakses dari http://politik.kompasiana.com/2012/03/17/disorientasi-partai-politik-dan-libido-kekuasaan/

[6] Wahyu Wening. Menkominfo: Rekrutmen Parpol Harus Diperbaiki. Diakses dari http://www.jurnas.com/news/35934/Menkominfo:_Rekrutmen_Parpol_Harus_Diperbaiki/1/Nasional tanggal 29 Maret 2012

 

TRANSPARASI PARTAI POLITIK

DALAM REKRUITMEN POLITIK

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata Kuliah Sosiologi Politik

Dosen Pengampu : Dr. Suharno, M.Si

Disusun Oleh :

Endang Melani Rahmawati

09413241012

PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2012

    • meli yanti
    • April 20th, 2012

    krimin dong makalah ini ke aku ke email melodh2003@yahoo.com

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: